Pengembangan keilmuan hukum diupayakan berangkat melalui kualitas lulusan atau sarjana yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun Sekolah Tinggi Ilmu Muhammadiyah. (Foto Humas UAD)
KABAREWISATA.COM – Muhammadiyah memiliki komitmen dalam membangun keilmuan hukum di Indonesia. Melalui Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) pengembangan keilmuan hukum diupayakan berangkat melalui kualitas lulusan atau sarjana yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum di PTM maupun STIH Muhammadiyah.
Peningkatan kapasitas dan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Hukum dimulai dari penguatan dan internalisasi standar mutu di lingkungan PTM dan STIH Muhammadiyah.
Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua STIH tak lain merupakan upaya untuk memfasilitasi proses internalisasi ini secara lebih terkoodinir dan efektif.
Secara rutin, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua STIH mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas isu krusial dalam dunia pendidikan hukum. Terutama bagaimana rencana strategis untuk membangun kapasitas dan kualitas lulusan yang lebih baik.
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dipercaya menjadi penyelenggara Rakernas Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua STIH pada 20-23 Juni 2023 di Kampus 4 UAD Jl Jenderal Ahmad Yani, Ringroad Selatan Kragilan, Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
Kegiatan kali ini mengusung tema “Maju Bersama Membangun Integritas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Hukum Muhammadiyah”.
Menurut Dr Hj Megawati, SH, M.Hum selaku Dekan FH UAD, Rakernas Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua STIH kali ini selain untuk menjadi ajang silahturahmi, juga mengusung isu aktual.
Bukan hanya membahas perkembangan kurikulum pendidikan hukum yang mampu melahirkan akademisi Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga berusaha menyumbangkan gagasan strategis dalam aspek penyelenggaraan negara. “Terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang,” ungkap Megawati.
Megawati yang notabene pakar hukum ketatanegaraan dan demokrasi transendental menyatakan, amanah para pendiri bangsa harus mampu diaktualisasikan menjadi berbabagai macam gagasan strategis untuk mendorong kehidupan berbangsa yang lebih baik. “Bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang berdiri pada Pancasila,” tandasnya.
Menurutnya, kita harus mampu mendorong strategi bernegara berbasis darul ahdi wa syahadah. “Sehingga setiap orang memiliki persaksian dan pertanggungjawaban mewujudkan negara yang lebih baik dan menjaganya agar tetap utuh,” ungkap Megawati.
Ditambahkan Nurul Satria Abdi, SH, MH selaku Ketua Panitia Rakernas Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang juga Wakil Dekan FH UAD, kegiatan ini menjadi lebih menarik karena dihadiri Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum serta Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum PTM dan STIH.
Nurul Satria menyebutkan kali ini ada empat agenda utama dalam Rakernas Fordek FH dan Ketua STIH, yaitu seminar kebangsaan, Focus Group Discussion (FGD) UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Workshop Kurikulum Hukum Pidana dan diskusi pengembangan Prodi.
Selaras dengan Megawati, Nurul Satria berharap akan muncul banyak manfaat dan gagasan besar dari Rakernas kali ini.
Pelaksanaan Rakernas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata Prodi Ilmu Hukum pada PTM dan STIH dalam menciptakan sumber daya insani yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam pembangunan hukum Indonesia. (Fan)
