KABAREWISATA.COM – Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (KADIN DIY) Bidang Pariwisata menggelar rapat terbatas pada Jumat (28/2/2025) di kantor KADIN DIY, Jl. Sultan Agung No.8, Yogyakarta. Rapat ini membahas dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD serta wacana pelarangan study tour di Jawa Barat oleh Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, terhadap sektor pariwisata dan transportasi.
Kebijakan efisiensi anggaran dipastikan berpengaruh signifikan terhadap industri pariwisata. Pengurangan anggaran untuk rapat, seminar, dan acara seremonial di hotel menyebabkan penurunan pendapatan sektor perhotelan dan UMKM pendukung, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, larangan study tour di Jawa Barat juga memicu reaksi dari pelaku industri wisata, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum (WKU) KADIN DIY Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Robby Kusumaharta; WKU Bidang Pariwisata, Ir. Arif Effendi; Ketua PHRI BPD DIY, Deddy Pranowo; serta perwakilan dari ASITA DIY, DPD ORGANDA DIY, dan pelaku usaha industri pariwisata Yogyakarta.
Menurut Robby Kusumaharta, kebijakan efisiensi dan pembatasan study tour harus disikapi dengan pendekatan berbasis keilmuan dan budaya Yogyakarta.
“Kita harus tetap optimis dan mencari solusi. Ini bagian dari dinamika ekonomi yang selalu mengalami pasang surut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mengembalikan makna study tour yang sesungguhnya, bukan sekadar kegiatan rekreasi.
“Selama ini, kita melihat study tour lebih dari sisi biaya, tetapi kurang memperhatikan kontennya. Ke depan, kita perlu memastikan bahwa study tour benar-benar memberikan nilai edukasi yang bermakna,” tambahnya.
Sementara itu, Ir. Arif Effendi menegaskan pentingnya konsolidasi antar pelaku industri wisata DIY dalam menghadapi tantangan ini.
“Kami melihat masih ada peluang, misalnya dengan menggandeng ASITA Jawa Barat atau menggarap pasar sekolah swasta dan korporasi. Namun, standar keselamatan tetap harus menjadi prioritas,” jelasnya.
Dalam rapat ini, PHRI DIY juga melaporkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah menyebabkan penurunan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di Yogyakarta hingga 40% akibat pembatalan pemesanan acara. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi KADIN DIY dalam menjaga keberlangsungan industri pariwisata di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. (soe)
