KABAREWISATA.COM – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti tajam maraknya akomodasi ilegal yang dinilai menjadi pemicu utama bocornya tingkat hunian hotel selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal tersebut menjadi poin krusial dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PHRI DIY yang digelar di Grand Rohan Yogyakarta, Rabu (14/1/2026). Forum ini dihadiri oleh pengurus PHRI dari seluruh kabupaten dan kota se-DIY guna merumuskan program kerja strategis menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Semarang.
Akomodasi Ilegal Picu Kebocoran PAD
Ketua PHRI DIY, Dedy Pranowo Eryono, mengungkapkan bahwa okupansi hotel anggota PHRI sebenarnya berpotensi menyentuh angka 60 hingga 80 persen pada libur Nataru lalu. Namun, kenyataannya angka tersebut tersedot oleh menjamurnya penginapan tak berizin.
“Hunian kami sebenarnya bisa lebih tinggi, tetapi banyak wisatawan yang tersedot ke akomodasi ilegal,” ujar Dedy.
Dedy merinci, akomodasi ilegal yang dimaksud meliputi vila, kos harian, hingga rumah pribadi yang disewakan tanpa izin resmi maupun yang tidak sesuai peruntukannya. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan pengusaha hotel yang taat aturan, tetapi juga merugikan daerah karena hilangnya potensi Pajak Daerah.
“Ini tidak meningkatkan pendapatan asli daerah, justru menjadi kebocoran PAD bagi kabupaten dan kota di DIY,” tegasnya. PHRI pun mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dalam menertibkan praktik hunian inap ilegal tersebut.
Soroti Tiket Pesawat dan Kualitas Layanan
Selain isu hunian, PHRI DIY juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat menuju Yogyakarta yang dianggap menghambat pergerakan ekonomi. Dedy memberikan perbandingan ironis mengenai rute domestik yang jauh lebih mahal dibanding rute luar negeri.
“Jangan sampai orang dari Sumatra ke Jogja harus lewat Malaysia atau Singapura karena tiketnya lebih murah. Persoalan ini akan kami bawa ke tingkat BPP PHRI Pusat,” tambahnya.
Di sisi lain, PHRI menyadari bahwa tantangan pariwisata ke depan bukan sekadar fasilitas fisik. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama. Dedy menekankan bahwa hospitality atau keramahtamahan harus menjadi barometer “Keistimewaan Yogyakarta” agar mampu bersaing dengan destinasi lain.
Dorong Pariwisata Berkelanjutan
Senada dengan PHRI, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, yang hadir dalam acara tersebut mengingatkan bahwa tantangan pariwisata akan semakin kompleks seiring meningkatnya aksesibilitas.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara sarana, prasarana, dan kualitas manusia.
“Kita harus menyiapkan sistem SDM dan substansi yang akan kita suguhkan kepada wisatawan sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan. Inovasi sangat penting agar peningkatan kunjungan tidak bersifat sesaat,” jelas Ni Made.
Melalui semangat “Guyub Sesarengan”, PHRI DIY berharap Rakerda II ini mampu memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah untuk menjaga ekosistem pariwisata Yogyakarta tetap sehat, legal, dan kompetitif di kancah nasional maupun internasional. (*)
