KABAREWISATA.COM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I tahun 2025 pada 15 Januari 2025 di Karaton Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta.
Kegiatan diikuti 150 orang pengurus PHRI se-DIY, perwakilan instansi pemerintah, pelaku industri perhotelan dan restoran anggota PHRI se-DIY. Nantinya, berbagai permasalahan PHRI mulai dari BPC, BPD dan BPP untuk dicarikan solusi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, yang mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengakui, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan Rakerda PHRI DIY yang pertama.
Atas nama Pemda DIY, Tri Saktiyana sangat mendukung Rakerda PHRI DIY yang membahas isu-isu strategis dalam bidang pariwisata. “Semoga PHRI DIY bisa mengembangkan pariwisata yang berkualitas melalui Rakerda kali ini,” katanya.
Ketua Panitia, Ridwan Sulaeman, mengatakan, Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang kaya akan budaya dan alam memerlukan kolaborasi yang solid antara seluruh pihak.
“Rakerda kali ini dapat menjadi langkah awal yang konkret untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan menjaga keberlanjutan pariwisata di daerah ini,” terangnya.
Rakerda bertemakan ‘Meningkatkan Sinergitas untuk Kemajuan PHRI dan Pariwisata DIY’ bertujuan membahas berbagai isu strategis dalam industri pariwisata, utamanya usaha jasa perhotelan dan restoran di DIY.
Rakerda memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antarpengusaha dan stakeholder terkait serta merumuskan program kerja yang dapat meningkatkan daya saing dan kualitas layanan pariwisata dari segi akomodasi dan restoran di DIY.
Di tengah tantangan dan peluang yang ada harus mampu beradaptasi dan berinovasi agar industri perhotelan dan restoran di seluruh kabupaten/kota di DIY tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menjelaskan, Rakerda kali ini memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antarpengusaha dan stakeholder terkait. “Merumuskan program kerja yang dapat meningkatkan daya saing dan kualitas layanan pariwisata dari segi akomodasi dan restoran di DIY,” kata Deddy.
Berbagai topik penting dibahas, termasuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata, implementasi teknologi digital dalam layanan hotel dan restoran serta upaya pemulihan industri pariwisata pascapandemi.
Selain itu, juga diadakan diskusi tentang strategi pemasaran pariwisata yang lebih efektif dan peningkatan kualitas pelayanan yang berfokus pada pengalaman wisatawan yang lebih berkesan.
Disampaikan Ketua BPC PHRI Sleman, Andhu Pakerti, adanya kolaborasi seluruh BPC PHRI di DIY akan menjadi momentum dalam menghadapi tantangan pariwisata di DIY. “Salah satunya adanya pembatasan konsumsi dari pemerintah,” tandasnya.
Adanya pembatasan kegiatan studi banding, rapat di hotel — baik kementerian maupun legislatif — menimbulkan pendapatan hotel menurun. “Karena pendapatan hotel di Yogyakarta sekitar 60 sampai 70 persen berasal dari pemerintah, jelas Andhu Pakerti.
Pada kesempatan itu PHRI DIY mengajak seluruh anggota dan pihak terkait untuk mendukung program-program yang dihasilkan dalam Rakerda. Mewujudkan tujuan bersama dalam memajukan industri perhotelan dan restoran yang berkelanjutan. (Fan)
