KABAREWISATA.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah berdampak serius terhadap industri perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam forum wartawan yang digelar di DPRD DIY pada Selasa (25/3/2025), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengungkapkan, banyak usaha perhotelan yang kini terancam gulung tikar akibat penurunan jumlah wisatawan dan berkurangnya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.
Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menyampaikan, tingkat hunian hotel di DIY mengalami penurunan drastis sejak awal tahun 2025.
Ia menjelaskan, kondisi ini semakin memprihatinkan, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.
“Tingkat hunian hotel di DIY awalnya masih berada di angka 70-90%, tetapi sejak Januari turun menjadi 40%. Februari semakin merosot, dan pada Maret ini hanya 5-15%, maksimal 20%. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan, maka banyak hotel tidak akan mampu bertahan,” terang Deddy dalam pemaparannya.
Selain penurunan tingkat hunian, Deddy juga menyoroti kebijakan larangan studi tour dari beberapa provinsi yang semakin memperburuk kondisi industri pariwisata DIY.
Ia menekankan bahwa saat pandemi, pemerintah masih memberikan bantuan kepada sektor pariwisata, namun saat ini dengan efisiensi anggaran, pelaku usaha harus berjuang sendiri.
“Saat pandemi, ada kebijakan seperti staycation untuk ASN dan relaksasi pajak yang membantu kami bertahan. Sekarang, dengan anggaran yang semakin ketat, kami kesulitan mencari cara untuk tetap beroperasi tanpa dukungan pemerintah,” jelasnya.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi mengakui, bahwa efisiensi anggaran memang berdampak besar bagi sektor pariwisata.
Imam menjelaskan, Pemda DIY telah mengkaji kondisi ini sejak awal tahun dan berupaya mencari solusi agar sektor pariwisata tetap bergerak.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya pemulihan industri pariwisata.
“Kami memahami bahwa banyak daerah lain seperti Bali juga mengalami dampak serupa. Saat ini, kami berfokus pada optimalisasi event-event wisata agar bisa menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan lama tinggal mereka di DIY,” tutur Imam.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari menegaskan, DPRD siap mendukung sektor perhotelan dan restoran agar bisa bertahan di tengah tekanan kebijakan efisiensi.
Wulandari menyampaikan, kondisi ini harus dihadapi dengan optimisme dan kerja sama dari semua pihak.
“Kita sudah pernah melewati pandemi Covid-19, tentu kita juga bisa menghadapi tantangan ini. Yang penting, kita harus segera mengambil langkah strategis, termasuk berkolaborasi dengan sektor swasta, mengoptimalkan promosi digital dan mencari sumber pendanaan alternatif,” paparnya.
PHRI DIY pun mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah untuk membantu industri perhotelan bertahan.
Beberapa di antaranya adalah mendorong pemerintah agar tetap mengadakan rapat di hotel dengan penyesuaian anggaran, memberikan relaksasi pajak, serta menawarkan keringanan kredit bagi pengusaha perhotelan.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi kami yang terkena dampaknya langsung,” pungkas Deddy. (*/wdy)
