Hak Suami Ambil Cuti Ketika Isteri Melahirkan

0
14

KABAREWISATA.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang pada 11 Juli 2022 resmi menjadi RUU Inisiatif DPR, mengakomodasi hak suami untuk mengambil cuti terkait pendampingan isteri yang melahirkan.

Kepala Pusat Studi Gender Universits Islam Indonesia (UII), Dr Trias Setiawati, M.Si, menyatakan, hak suami cuci untuk mendampingi istri tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2), “Suami berhak mendapatkan cuti paling lama 40 hari untuk pendampingan (isteri) melahirkan atau cuti 7 hari untuk pendampingan (isteri) keguguran.”

Ini suatu gagasan baru soal pengaturan cuti suami dalam RUU KIA. “Dan menarik untuk didiskusikan secara mendalam,” kata Trias saat presentasi dalam diskusi yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada 14 Desember 2022 lalu.

Sekretaris Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan, rancangan peraturan hak cuti suami itu bahkan dilengkapi dengan usulan cuti suami bisa diperpanjang secara kondisional.

“Hak cuti bagi suami untuk mendampingi isteri melahirkan atau keguguran tersebut diharapkan dapat membantu isteri dalam merawat anaknya yang baru lahir,” ungkap Trias.

Selama ini, hak cuti isteri melahirkan hanya melekat pada UU Nomor 13/2003 tentang Tenaga Kerja. Masa cuti berlaku selama tiga bulan.

Dalam RUU KIA diatur dan ditegaskan kembali hak cuti dimaksud, ditambah dengan hak cuti suami. Hak cuti melahirkan berlaku dua kali lipat, dari tiga bulan menjadi enam bulan.

Awalnya, cuti melahirkan hanya berdurasi tiga bulan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Kemudian, kata Trias, RUU KIA Pasal 4 ayat (2), cuti bagi ibu melahirkan menjadi enam bulan. Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UII menambahkan, terhadap ibu mengalami keguguran kandungannya, RUU KIA mengusulkan hak cuti juga.

“Pada pasal yang sama, disebutkan jika ibu yang bekerja mengalami keguguran, maka dia berhak mendapat waktu istirahat selama satu setengah bulan,” ungkap Trias.

Latar belakang usulan hak cuti ibu melahirkan dan suami mendampingi isteri melahirkan berkaitan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan persoalan tingkat stunting yang dialami anak-anak di tanah air.

Mengutip data Litbang Kemenkes, Trias Setiawati, menyatakan, AKI tahun 2015 sebanyak 305 per 100 ribu kelahiran hidup dan 2021 turun menjadi 300. “Pemerintah menargetkan penurunan AKI hingga di angka 183,” tandasnya.

Kemudian, Litbang Kemenkes tahun 2016 menyajikan data bahwa prevalensi stunting 27,5 persen dan tahun 2019 terjadi penurunan sekitar 0,7 persen per tahun. Namun, pemerintah masih optimis sesuai target RPJMN 2024 dapat menjadi 14 persen.

“Target penurunan AKI dan stunting memerlukan peran aktif ibu dari anak dan suami sebagai pendamping,” katanya.

Dua pembicara lain dalam forum tersebut adalah Dr Sri Roviana (Bidang Perempuan Anak Lansia dan Dissabilitas ICMI DIY) dan Riduwan (Ketua Komisi Ekonomi ICMI DIY dan Dosen Ekonomi Islam UAD).

Keduanya menyatakan visi dan tujuan RUU KIA dalam mengatur hak ibu hamil dan suami pendamping bertendensi positif.

“Itu perlu didukung dengan landasan filosotif yang kuat dalam dasar-dasar pemikirannya,” kata Sri Roviana.

Sedangkan Riduwan menambahkan, RUU KIA perlu disinkronisasi pasal-pasalnya dengan UU Ketenakerjaan. “Agar pasal-pasal yang bersinggungan bisa saling menguatkan,” kata Riduwan. (Fan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here