KABAREWISATA.COM —Transformasi perubahan yang dilakukan Kementerian Agama dinilai berjalan signifikan. Salah satunya adalah keberhasilan Program Penguatan Moderasi Beragama.
Sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, kini di era kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditingkatkan menjadi revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA).
Hal tersebut ditegaskan Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat PBNU, Alissa Qotrunnnada Wahid, saat seminar Indonesia Marketing Festival (IMF) 2024 yang digagas oleh Markplus, Kamis (1/8/2024), di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Humas Data dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY Muntolib, Ketua Tim HDI KUB Nur Ahmad Ghojali, jajaran Markplus Indonesia dan peserta seminar.
Kegiatan IMF 2024 ini akan berlangsung di tujuh kota: Yogyakarta (31 Juli – 1 Agustus 2024), Pekanbaru (5 – 6 Agustus 2024), Palembang (7 – 8 Agustus 2024), Manado (12 – 13 Agustus 2024), Bali (14 – 15 Agustus 2024), Bandung (19 – 20 Agustus 2024) dan Surabaya (21 – 22 Agustus 2024).
Rangkaian IMF 2024 juga dimeriahkan stand pameran capaian kinerja dan konsultasi layanan Kemenag. Ada juga pameran foto Sukses Haji 2024 dan layanan Satgas Halal DIY.
Sehari sebelumnya, Kemenag dan Markplus juga telah menggelar rangkaian kegiatan IMF yang dikemas Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang digelar di Agrotropica Learning Center (AGLC), Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Menurut Alissa Wahid, keberhasilan Kemenag terkait penguatan Moderasi Beragama diakui oleh publik. “Bukti secara langsung, harian Kompas tiap tiga bulan adakan survei kepuasan masyarakat,” kata Alissa Wahid.
Dan yang tertinggi adalah upaya pemerintah untuk menjaga keberagaman dan toleransi melalui program moderasi beragama.
Menariknya lagi, ungkap Alissa, kampung Moderasi Beragama yang awalnya akan diluncurkan 1.000 kampung, akhirnya saat ini menjadi 2.650 kampung Moderasi Beragama. Padahal, anggaran yang ada hanya cukup untuk 1.000 kampung. “Artinya, program ini tidak lagi driven by state actor, namun telah menjadi milik masyarakat dan didukung pemerintah daerah setempat,” jelas Alissa.
Alisaa pun jadi ingat pemikiran Peter Senge bahwa perubahan sistemik tidak bisa bekerja secara reaktif, tapi dengan perubahan kebijakan secara mendasar. “Hal itu telah dilakukan Kemenag,” jelas Alissa.
Ia lantas mencontohkan, ketika ada rumah ibadah yang belum mendapatkan izin, Gus Menag memerintahkan tiap Kantor Kemenag harus menyediakan aula kantornya untuk tempat beribadah.
Di sisi lain, ia juga menilai keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini. “Saat puncak haji dan terjadi fenomena heatstroke, pemerintah melalui para petugas haji telah berhasil mengantisipasi hal itu,” jelas putri sulung Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid ini.
Dalam forum tersebut, Alissa juga mengapresiasi program prioritas Kemenag yang lain, yakni Kemandirian Pesantren dan Cyber Islamic University.
Selain Alissa Wahid, beberapa pembicara hadir dalam ajang yang digagas pendiri dan Ketua MarkPlus Hermawan Kartajaya ini, antara lain Gubernur DIY yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Sukamto, Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) Hendrar Prihadi dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara. (Fan)
