KABAREWISATA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak Januari 2025 hingga saat ini masih menimbulkan kritik dan polemik di tengah masyarakat.
Tercatat data Badan Gizi Nasional (BGN) per September 2025 sudah ada 4.711 kasus keracunan MBG yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.
Hal tersebut menimbulkan keresahan dari masyarakat terkait dengan standar keamanan makanan yang dilakukan oleh penyedia makanan.
Disampaikan Rachma Wikandari, S.T.P., M.Biotech., Ph.D, dosen FTP UGM, seperti dituliskan Humas UGM, penyebab utama kasus keracunan adalah makanan yang sudah terkontaminasi bakteri seperti E. colli dan Salmonella.
Untuk itu perlu diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam setiap tahapan penanganan makanan hingga sampai ke tangan anak-anak.
“Penggunaan masker, sarung tangan dan alat pelindung juga wajib digunakan sebagai upaya menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran mikroba dalam mengolah makanan,” kata Rachma Wikandari, S.T.P., M.Biotech., Ph.D, yang akrab disapa Wikan, dalam keterangan yang dikirim ke wartawan, Senin (20/10/2025).
Wikan menambahkan, SPPG perlu memperhatikan tahapan yang benar dalam mengolah bahan makanan yang masih mentah dan bahan makanan matang agar tidak menimbulkan kontaminasi silang.
Menurut Wikan, kesalahan dalam tata letak dapur dan penggunaan alat masak bergantian dapat menjadi sumber penyebab kontaminasi makanan.
Tidak hanya itu, upaya pencegahan dengan memperhatikan suhu aman dalam menyimpan makanan, pemanasan makanan secara sempurna serta durasi penyajian makanan yang tidak lebih dari 6 jam.
Pengawasan terhadap waktu penyajian dan suhu makanan adalah bagian penting dari standar keamanan pangan. “Banyak kasus keracunan terjadi bukan karena bahan yang buruk, tapi karena penyajian yang terlalu lama tanpa kontrol suhu,” jelas Wikan.
Sementara Dian Anggraini Suroto, S.T.P., M.P., M.Eng, Dosen FTP, menjelaskan pentingnya memperhatikan tempat dan kondisi bangunan produksi sebagai upaya pencegahan kontaminasi makanan yang diproduksi.
Dinding dan lantai tempat produksi harus selalu dibersihkan dari debu dan kotoran agar tidak mencemari makanan. “Area pengolahan makanan harus terpisah dari sumber pencemaran seperti toilet, tempat pembuangan sampah dan saluran air kotor,” kata Dian.
Menurut Dian, lokasi pengolahan makanan tidak boleh dekat dengan tempat yang tercemar. “Karena tanpa disadari cemaran bisa juga melalui udara, air hingga tanah,” jelasnya.
Makbul Hajad, perwakilan Yayasan Mitra Karya Maporina, mengatakan, peran MBG meliputi ketahanan pangan dan memperbaiki pola makan pada anak.
Segala proses produksi yang dijalankan oleh SPPG berangkat dari tujuan untuk memastikan gizi anak terpenuhi melalui makanan yang sehat dan aman.
Ia menegaskan pentingnya mengadakan evaluasi rutin dan belajar dari pengalaman sebelumnya agar kualitas dalam produksi dan pelayanan dapat meningkat. “Dua minggu terakhir terus dilakukan perbaikan bersama. Semua kekurangan dan catatan yang tersampaikan jadi pembelajaran bersama supaya layanan kita lebih baik,” jelasnya,
Rochan Bedu Suja, Kepala SPPG Sinduadi Sleman, menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap potensi kasus keracunan makanan.
“Meskipun kejadian kasus keracunan merupakan hal yang tak terduga, upaya pengendalian dapat dilakukan sejak proses produksi sebagai langkah pencegahan,” kata Rochan.
Adanya kelalaian tersebut, kata Rochan, menimbulkan dampak besar. “Oleh sebab itu, perlu adanya pencegahan agar hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali,” ujarnya.
Rochan berharap perlu adanya pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut pada relawan SPPG dalam menyajikan makanan berkualitas. “Sehingga dapat sampai ke tangan anak-anak dengan aman dan layak konsumsi,” ungkap Rochan. (Fan)
