KABAREWISATA.COM – Libur panjang Paskah yang jatuh pada 18–19 April 2025, tingkat hunian hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum menunjukkan capaian yang menggembirakan.
Meskipun beberapa wilayah mencatat angka okupansi yang relatif tinggi, secara keseluruhan target yang dipatok belum tercapai.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryno, menyebut rata-rata okupansi hotel di DIY masih berada di kisaran 40 hingga 50 persen.
“Untuk 18, 19 April rata-rata se-DIY (okupansi) 40 sampai dengan 50 persen kecuali Kota Yogyakarta dan Sleman (okupansi) bisa 60 persen,” jelasnya, Jumat (18/4/2025).
Padahal, PHRI DIY menargetkan okupansi mencapai 75 persen untuk seluruh wilayah DIY. Namun target tersebut belum dapat diwujudkan karena sejumlah faktor, termasuk kondisi keuangan masyarakat pasca-Lebaran.
“Target kita okupansi 75 persen se-DIY, pertimbangannya daya beli masyarakat belum baik-baik saja,” ungkapnya.
Deddy menjelaskan, mayoritas tamu yang datang selama libur Paskah ini merupakan keluarga dan rombongan dari instansi swasta. Namun, ia menyayangkan karena distribusi wisatawan belum merata ke seluruh wilayah DIY.
“Liburan ini dilihat reservasi yang ada saat ini belum sesuai harapan kita karena belum merata ke Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul,” ujarnya.
Menurutnya, lesunya sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta juga telah dirasakan sejak momen Lebaran.
“Betul, hotel di Jogja mengalami kelesuan sejak Lebaran,” kata Deddy.
Menghadapi kondisi tersebut, para pelaku usaha perhotelan dan restoran di DIY terpaksa melakukan penyesuaian dalam operasional harian.
“Ya, kita menyesuaikan pemerintah untuk lakukan efisiensi dari energi, SDM, dan lainnya di operasional hotel resto,” jelasnya.
Sebagai bentuk promosi dan upaya meningkatkan jumlah tamu, PHRI DIY akan menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah event Table Top Guyub Sesarengan PHRI DIY yang rencananya diselenggarakan di Malang pada bulan Juni. Selain itu, akan ada acara gathering dengan DPRD dan berbagai instansi swasta.
Di sisi lain, Deddy juga berharap agar pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan efisiensi yang dinilai turut memengaruhi performa sektor wisata.
“Harapan kita Inpres No 1/25 ditinjau kembali,” ucapnya.
PHRI DIY juga meminta dukungan konkret dari pemerintah daerah dalam bentuk keringanan beban operasional.
“Kita juga minta pemerintah memberikan relaksasi pajak, retribusi, pembiayaan PLN PDAM mendapatkan potongan agar kami bisa bertahan,” pungkasnya. (*)
